Memahami Penagihan Pajak: Tahapan, Sanksi, dan Opsi Penyelesaian

Dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui sistem self-assessment. Kepercayaan ini tetap membutuhkan pengawasan. Salah satu instrumennya adalah penagihan pajak.

Penagihan bukan semata-mata cara negara mengejar penerimaan. Mekanisme ini memastikan kewajiban yang sudah jatuh tempo tetap dipenuhi, memberikan kepastian hukum, serta menjaga perlakuan yang adil antara wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu dan yang terlambat.

Pajak yang telah jatuh tempo pada dasarnya sudah menjadi penerimaan yang diperhitungkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Ketika pembayaran tertunda, penerimaan tersebut juga tertunda. Karena itu, sistem perpajakan memberikan konsekuensi atas keterlambatan sekaligus menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Mengutip dari konten siniar yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, berikut penjelasan terkait proses penagihan pajak.

Dasar Tagihan Pajak

Wajib pajak yang menerima surat tagihan sering kali langsung berfokus pada jumlah yang harus dibayar. Padahal, hal pertama yang perlu dipahami adalah mengapa tagihan tersebut muncul.

Penagihan memiliki dasar hukum dan dokumen resmi. Dasar penagihan antara lain dapat berupa surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), serta surat keputusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Dengan demikian, tagihan bukan angka yang muncul tanpa dasar. Ada produk hukum dan administrasi yang mendasarinya.

Kerangka hukumnya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara penagihan. Setiap tindakan penagihan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Memahami STP

STP merupakan salah satu dokumen yang paling sering dikaitkan dengan tagihan pajak. Namun, penerbitan STP tidak otomatis berarti wajib pajak melakukan pelanggaran besar.

STP dapat diterbitkan dalam kondisi tertentu, misalnya karena kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, keterlambatan pembayaran, hasil penelitian administrasi, atau kondisi lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Karena itu, ketika menerima STP, wajib pajak sebaiknya tidak langsung terpaku pada nominalnya.

Ada beberapa informasi yang perlu diperiksa: jenis pajak, masa dan tahun pajak, jumlah yang ditagihkan, serta alasan penerbitan STP. Setelah itu, data dalam STP perlu dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki, seperti bukti pembayaran, bukti pemotongan atau pemungutan, dan dokumen transaksi terkait.

Jika terdapat data yang tidak dipahami atau dianggap tidak sesuai, wajib pajak dapat menghubungi saluran resmi DJP, seperti Kring Pajak, kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat, atau kanal resmi lainnya. Yang penting, jangan menunggu sampai jatuh tempo terlewati untuk mencari penjelasan.

Pantau Coretax

Digitalisasi administrasi perpajakan membuat wajib pajak tidak lagi cukup mengandalkan surat fisik. Melalui Coretax, berbagai informasi dan dokumen perpajakan dapat diakses secara elektronik melalui akun wajib pajak. Dokumen STP, misalnya, dapat tersedia secara elektronik untuk kemudian diperiksa dan ditindaklanjuti.

Karena itu, wajib pajak perlu memeriksa akun Coretax secara berkala, bukan hanya ketika akan melaporkan SPT Tahunan. Alamat email dan data kontak juga perlu dipastikan selalu mutakhir. Dengan begitu, informasi dan pemberitahuan terkait administrasi perpajakan dapat diterima dengan baik.

Pemantauan rutin juga membantu wajib pajak mengetahui tagihan lebih awal. Semakin cepat tagihan diketahui, semakin cepat pula wajib pajak dapat menentukan langkah penyelesaiannya.

Tahapan Penagihan

Penagihan pajak memiliki tahapan. Prosesnya tidak langsung berujung pada penyitaan atau lelang.

Tahap pertama adalah dasar penagihan diterbitkan, misalnya STP atau SKPKB. Dokumen tersebut memiliki jangka waktu pembayaran sesuai ketentuan. Dalam kondisi umum yang dibahas dalam dialog, jangka waktu pelunasan adalah satu bulan sejak tanggal penerbitan.

Jika kewajiban dilunasi dalam jangka waktu tersebut, proses penagihan aktif tidak berlanjut. Jika belum dilunasi setelah jatuh tempo, proses dapat memasuki tahap berikutnya.

1. Surat Teguran

DJP dapat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat jangka waktu tertentu sejak jatuh tempo sesuai ketentuan penagihan. Surat Teguran menjadi pemberitahuan resmi bahwa masih terdapat utang pajak yang belum diselesaikan.

Tahap ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban sebelum penagihan berlanjut.

2. Surat Paksa

Jika setelah Surat Teguran kewajiban belum dilunasi, penagihan dapat berlanjut dengan Surat Paksa yang disampaikan oleh Jurusita Pajak. Surat Paksa bukan sekadar surat pengingat. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana diatur dalam ketentuan penagihan pajak.

Karena itu, Surat Paksa perlu segera ditindaklanjuti.

3. Penyitaan

Jika utang pajak tetap belum dilunasi setelah Surat Paksa, proses dapat berlanjut ke penyitaan sesuai ketentuan. Penyitaan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan penagihan, termasuk penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Aset yang menjadi objek penyitaan digunakan sebagai bagian dari upaya menjamin pelunasan utang pajak sesuai ketentuan.

4. Penjualan Barang Sitaan

Apabila kewajiban masih belum diselesaikan, barang yang telah disita dapat dijual melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan penagihan. Tahap ini dapat mencakup pengumuman dan pelaksanaan lelang sesuai prosedur serta jangka waktu yang berlaku.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penagihan berlangsung secara bertahap. Wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban sebelum proses masuk ke tahap berikutnya.

Karena itu, ketika tagihan muncul, penyelesaian sedini mungkin akan menghindarkan wajib pajak dari proses penagihan lanjutan.

Sanksi Administrasi

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah mengapa wajib pajak yang tetap membayar pokok pajak masih dapat dikenai sanksi administrasi ketika pembayarannya terlambat. Sanksi administrasi merupakan instrumen untuk menjaga kepatuhan dan keadilan.

Bayangkan dua wajib pajak memiliki kewajiban yang sama. Wajib pajak pertama membayar tepat waktu, sedangkan wajib pajak kedua menunda pembayaran selama beberapa bulan. Selama periode tersebut, wajib pajak kedua masih dapat menggunakan dana yang seharusnya dibayarkan.

Jika keterlambatan tidak memiliki konsekuensi, tidak ada pembeda antara kewajiban yang dipenuhi tepat waktu dan yang ditunda. Sanksi administrasi karena itu berfungsi sebagai disinsentif terhadap keterlambatan.

Tujuannya mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang ditetapkan, sekaligus menjaga keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh.

WP Kesulitan Membayar

Tidak semua keterlambatan terjadi karena wajib pajak sengaja mengabaikan kewajibannya. Ada kondisi ketika wajib pajak mengakui tagihan dan memiliki iktikad untuk membayar, tetapi sedang menghadapi kesulitan keuangan.

Dalam kondisi tersebut, wajib pajak tidak sebaiknya mengabaikan tagihan. Ketentuan perpajakan menyediakan mekanisme administratif tertentu, termasuk permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.

Kuncinya adalah komunikasi. Wajib pajak perlu menggunakan saluran resmi DJP untuk mencari informasi mengenai opsi yang tersedia dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Diam dan membiarkan tagihan melewati tahapan penagihan tidak menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, memahami posisi kewajiban dan segera mencari penyelesaian sesuai ketentuan memberi ruang bagi wajib pajak untuk menangani persoalan sejak awal.

Jangan Abaikan Tagihan

Penagihan pajak pada dasarnya merupakan bagian dari sistem untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan. Tagihan memiliki dasar dokumen dan ketentuan hukum. Ketika dokumen diterima, wajib pajak perlu memahami penyebabnya, mencocokkan dengan data yang dimiliki, dan segera menindaklanjutinya.

Jika tagihan benar dan dapat dibayar, lakukan pembayaran sesuai ketentuan. Jika terdapat ketidaksesuaian, gunakan saluran resmi untuk memperoleh penjelasan. Jika terdapat kesulitan keuangan, pelajari mekanisme angsuran atau penundaan yang tersedia apabila memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, pemantauan akun Coretax perlu menjadi kebiasaan. Wajib pajak tidak seharusnya hanya membuka akun ketika masa pelaporan SPT Tahunan tiba. Sebab, semakin cepat tagihan diketahui, semakin banyak waktu yang tersedia untuk memahami dan menyelesaikannya.

Memahami proses penagihan pajak sejak awal membantu wajib pajak mengambil langkah yang tepat dan sesuai ketentuan. Jika membutuhkan pendampingan dalam memahami tagihan, menilai kewajiban, atau menentukan langkah penyelesaian, tim Ideatax siap membantu memberikan solusi perpajakan yang tepat dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.

Referensi Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021.