Ketentuan Teknis Pemotongan PPh Pasal 21

Ketentuan Teknis Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam Annual Report tahun 2023, DJP melaporkan bahwa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun tersebut adalah sebesar 200,98 triliun rupiah atau mencapai 99,59% dari target yang ditetapkan (DJP, 2024). Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 16,4% (year-on-year). Dimana pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 hanya sebesar 172,66 triliun rupiah (DJP, 2023).

Pada saat yang bersamaan, pada tahun 2023 pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui ketentuan ini, pemerintah melakukan simplifikasi pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata – rata (TER).

Belum ada penelitian empiris yang membuktikan bahwa peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 disebabkan karena implementasi TER. Meskipun demikian, kemudahan dalam pemotongan PPh Pasal 21 melalui mekanisme TER diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui artikel ini, kita akan membahas mengenai pemotongan PPh Pasal 21 melalui mekanisme TER sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 2023.

Secara umum, PP 58 Tahun 2023 mengatur bahwa terdapat tiga kategori tarif efektif bulanan. Pertama, kategori A yang dikenakan terhadap Wajib Pajak dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 (TK/1) dan kawin tanpa tanggungan (K/0). 

Kedua, kategori B yang dikenakan terhadap Wajib Pajak dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2). Ketiga, kategori C yang dikenakan terhadap wajib pajak dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

Besarnya pajak terutang tiap bulannya dihitung dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif rata – rata sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Ketentuan Terkait

• Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

References

• DJP. (2023). Annual Report 2022. Jakarta: DJP.
• DJP. (2024). Annual Report 2023. Jakarta: DJP.