Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan agar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam keterangannya saat mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).
Purbaya mengatakan APBN di Jawa Barat harus tercermin dalam aktivitas ekonomi, dukungan terhadap usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta anggaran negara dikelola secara optimal dan tepat sasaran agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
“Yang kami pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” kata dia.
APBN Jawa Barat Surplus Rp 22,02 Triliun
Berdasarkan data Kanwil DJPb Jawa Barat, hingga 31 Juli 2026, APBN di Jawa Barat mencatat surplus regional Rp 22,02 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp 85,61 triliun atau 45,41% dari target. Nilai tersebut tumbuh 6,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp 81,30 triliun, tumbuh 7,35% secara tahunan. Penerimaan tersebut terdiri atas pajak Rp 63,84 triliun yang meningkat 10,41% dan kepabeanan serta cukai Rp 17,46 triliun.
Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan setoran Rp 30,60 triliun atau 47,93% dari total penerimaan pajak. Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp 63,59 triliun atau 57,02% dari pagu. Secara tahunan, belanja negara turun 1,45%.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh 28,86% menjadi Rp 26,61 triliun atau 53,53% dari pagu. Kenaikan tersebut didorong antara lain oleh belanja modal yang mencapai Rp 3,11 triliun. Nilainya meningkat 115,37% dibandingkan Juli 2025 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa mencapai Rp 36,98 triliun atau 59,82% dari pagu. Nilai tersebut terdiri atas TKD Rp 35,46 triliun dan Dana Desa Rp 1,52 triliun.
Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,73%
Perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,73% secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 2,25%. Pertumbuhan terutama ditopang sektor industri manufaktur. Inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat 2,72% secara tahunan. Sementara itu, neraca perdagangan periode Januari-Juli 2026 mencatat surplus US$ 13,79 miliar.
Kinerja tersebut menunjukkan peran APBN dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian daerah. Purbaya juga menyoroti disiplin pengelolaan anggaran, terutama perencanaan belanja pegawai.
Ia meminta kebutuhan belanja pegawai direncanakan sejak awal tahun agar tidak menimbulkan kekurangan pagu pada akhir tahun. Purbaya juga mengingatkan agar pergeseran anggaran untuk menutup kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi alokasi bagi program yang berdampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi mendesak.
Baca Juga:
Ketentuan Teknis Pemotongan PPh Pasal 21
Restitusi Adalah Hak Wajib Pajak, Bukan Hadiah
PPh Pasal 26: Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri dan Penghasilan dari Indonesia
