Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memerlukan kesiapan menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan regulasi, infrastruktur, teknologi, hingga ekosistem bisnis dan sumber daya manusia. Seluruh aspek tersebut perlu dipersiapkan secara terpadu agar PFII mampu menarik investasi global sekaligus bersaing dengan pusat finansial internasional lainnya, seperti Singapura dan Dubai.
Managing Partner Ideatax, Jonathan Nainggolan, menilai regulasi PFII yang telah diterbitkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 baru menjadi landasan awal. Keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan dan kesiapan fasilitas pendukung di lapangan.
Menurut Jonathan, pemerintah perlu memastikan profesionalisme pengelolaan PFII, termasuk melalui proses pengangkatan pejabat yang transparan, demi menjaga tingkat kepercayaan investor global.
“Investor global tidak hanya mempertimbangkan skema perpajakan khusus (special tax regime), tetapi juga berbagai aspek pendukung lainnya, seperti kesiapan infrastruktur fisik, teknologi, fasilitas bisnis, transportasi, hingga lingkungan tempat mereka beroperasi,” ujar Jonathan dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Pengamat perpajakan dari Ideatax tersebut menjelaskan Singapura dan Dubai dapat berkembang sebagai pusat finansial internasional karena didukung infrastruktur dan ekosistem bisnis yang matang. Karena itu, pemerintah perlu memastikan lokasi PFII memiliki fasilitas sesuai kebutuhan investor.
Jika PFII dikembangkan di kawasan Bali, pemerintah perlu mempercepat pembangunan gedung perkantoran, hunian, transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan keamanan. Infrastruktur tersebut penting untuk mendukung investasi, khususnya pengelolaan kekayaan lintas negara melalui family office dan trust fund. Investor pada sektor ini tidak hanya mempertimbangkan imbal hasil, tetapi juga kualitas hidup bagi keluarga yang akan menetap dalam jangka panjang.
Sementara itu, pengembangan PFII di Jakarta memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur bisnis. Namun, pemerintah perlu menetapkan batas wilayah kawasan secara jelas serta mengatur pemisahan kegiatan usaha di dalam dan di luar PFII.
"Jangan sampai perusahaan yang beroperasi di dalam PFII sekaligus memiliki kegiatan usaha di luar kawasan, kemudian seluruh penghasilannya dianggap berhak memperoleh skema perpajakan khusus," jelas Jonathan Nainggolan.
Praktisi perpajakan dari Ideatax tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip pemisahan penghasilan (ring-fencing) secara konsisten dalam pelaksanaan special tax regime. Dengan prinsip tersebut, skema perpajakan khusus hanya dapat dimanfaatkan atas penghasilan dari kegiatan usaha yang memenuhi kriteria PFII, sementara penghasilan dari kegiatan usaha di luar kawasan harus dipisahkan dalam pembukuan.
Ketentuan ini perlu diperjelas, terutama bagi perusahaan jasa penunjang seperti konsultan pajak, pengelola dana, dan penyedia jasa profesional lainnya. Pemerintah perlu menetapkan kriteria penentuan sumber penghasilan serta mekanisme alokasi penghasilan bagi perusahaan yang beroperasi di dalam dan di luar kawasan.
Selain itu, Jonathan menilai pemerintah perlu memperjelas klasifikasi dan persyaratan pemberian skema perpajakan khusus bagi kegiatan jasa utama maupun jasa penunjang melalui aturan turunan. Kegiatan jasa utama, seperti perbankan dan pengelolaan family office, berpotensi memperoleh skema perpajakan khusus dalam jangka panjang. Namun, rincian teknis mengenai jenis fasilitas, persyaratan, serta jangka waktu pemberiannya masih perlu diperjelas, termasuk bagi kegiatan jasa penunjang.
"Yang perlu dipastikan adalah bagaimana ketentuan mengenai jasa utama dan jasa penunjang tersebut dijabarkan dalam aturan pelaksanaan, termasuk persyaratan, cakupan skema
Baca Juga:
Tax Brief UU Nomor 6 Tahun 2026: Insentif Pajak PFII dan Implikasinya
UU PFII Atur Insentif PPh Badan hingga 100% bagi Investor
Jakarta dan Bali Jadi Lokasi PFII, Indonesia Bidik Posisi sebagai Financial Hub
Artikel ini telah dipublikasikan di Beritasatu.com dengan judul "Pengembangan PFII Perlu Didukung Kesiapan Ekosistem Bisnis"
Editor: Thomas Rizal
