Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juni 2026 tetap kuat. Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026)
Meskipun mencatat defisit Rp 196,5 triliun, penerimaan negara, terutama penerimaan pajak, tumbuh signifikan. Purbaya menyampaikan defisit APBN hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 196,5 triliun atau 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76% dari PDB," kata Purbaya.
Di sisi lain, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp 85,1 triliun. Menurut Purbaya, kinerja tersebut menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga di tengah APBN yang terus menjalankan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Pendapatan Negara Tumbuh 21,4%
Purbaya menjelaskan, pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontributor utama pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.187,8 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat Rp 1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 145 triliun atau tumbuh 3,4%. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 271 triliun atau meningkat 21,6%. Penerimaan hibah tercatat Rp 7 miliar atau tumbuh 10,2%.
"Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," ujar Purbaya.
Belanja Negara Capai Rp 1.656 Triliun
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.656 triliun atau tumbuh 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp 1.298,6 triliun atau meningkat 29,4%. Perinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 658,9 triliun atau tumbuh 40%, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp 639,7 triliun atau meningkat 20%.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 357,4 triliun atau tumbuh 11,2%. Purbaya menilai kombinasi antara pertumbuhan pendapatan negara, belanja yang produktif, dan pengelolaan fiskal yang terukur menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan APBN.
S&P Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia
Kinerja APBN yang kuat turut menjadi salah satu faktor yang mendukung keputusan Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
"APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil," kata Purbaya.
Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat asal China. Lembaga tersebut memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil terhadap rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia. Purbaya mengatakan peringkat tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok.
"Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang," jelasnya.
Menurut Purbaya, peringkat tersebut didukung oleh sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia, antara lain pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap prudensial.
"Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap prudensial," pungkas Purbaya.
Baca Juga:
UU PFII Disahkan, Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk Tarik Investasi Asing
Pastikan Tarif Pajak Tak Naik, Purbaya Fokus Perluas Basis Pajak
PPh Pasal 26: Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri dan Penghasilan dari Indonesia
