Penentuan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada KPP Wajib Pajak Besar dan Khusus

Sebagaimana diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengadministrasikan wajib Pajak di Indonesia ke dalam lima kategori Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yakni KPP Pratama, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Jakarta Khusus. KPP Pratama umumnya mengadministrasikan wajib pajak badan dan orang pribadi yang bertempatkedudukan di suatu wilayah tertentu. Sedangkan KPP Madya, mengadministrasikan wajib pajak badan dan orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu wilayah. Melalui artikel kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Jakarta Khusus.

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya antara lain mengatur bahwa terdapat sembilan kriteria dalam menetapkan tempat terdaftar wajib pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

• Peredaran usaha. 
• Jumlah penghasilan. 
• Jumlah pembayaran pajak. 
• Nilai aset, kewajiban, dan ekuitas. 
• Tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha. 
• Kewarganegaraan.
• Klasifikasi lapangan usaha. 
• Grup Wajib Pajak atau pemilik manfaat. 
• Pertimbangan lain Direktur Jenderal Pajak.

Setelah mempertimbangkan kriteria tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat terdaftar wajib pajak ke dalam KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus dan KPP Madya. Sedangkan bagi wajib pajak selain kriteria tersebut atas, akan diadministrasikan pada KPP Pratama yang meliputi tempat kedudukan wajib pajak.

KPP Wajib Pajak Besar

KPP Wajib Pajak besar adalah KPP yang mengadministrasikan wajib pajak besar di seluruh wilayah indonesia. KPP Wajib Pajak besar berada di bawah kantor wilayah DJP Wajib pajak besar yang berkedudukan di jakarta. Terdapat empat jenis KPP Wajib Pajak yang mengadministrasikan wajib pajak dengan segmentasi industri sebagai berikut:

1. KPP Wajib Pajak Besar Satu yang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan pada sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan.
2. KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan pada sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan dan jasa keuangan.
3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga yang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan.
4. KPP Wajib Pajak Besar Empat yang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan Wajib Pajak orang pribadi tertentu.

KPP Jakarta Khusus

KPP Jakarta khusus adalah KPP yang mengadministrasikan wajib pajak penanaman modal asing dan wajib pajak orang asing tertentu. KPP Jakarta khusus berada di bawah naungan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berkedudukan di jakarta. Terdapat sembilan KPP Jakarta khusus dengan segmentasi sebagai berikut:

1. KPP Penanaman Modal Asing Satu, untuk mengadministrasikan Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian nonlogam.
2. KPP Penanaman Modal Asing Dua, untuk mengadministrasikan Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin.
3. KPP Penanaman Modal Asing Tiga, untuk mengadministrasikan Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan.
4. KPP Penanaman Modal Asing Empat, untuk mengadministrasikan Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan, dan kayu;
5. KPP Penanaman Modal Asing Lima, untuk mengadministrasikan Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agrobisnis dan jasa tertentu.
6. KPP Penanaman Modal Asing Enam, untuk mengadministrasikan Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan perdagangan tertentu.
7. KPP Perusahaan Masuk Bursa, untuk mengadministrasikan Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh otoritas pengawas pasar modal dan jasa keuangan, perusahaan efek nonbank, dan badan-badan khusus (self regulatory organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
8. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, untuk Wajib Pajak Minyak dan Gas Bumi.
9. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk mengadministrasikan:
   a) Wajib Pajak bentuk usaha tetap, wajib pajak warga negara asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak Badan Internasional yang termasuk subjek Pajak Penghasilan.
   b) Orang pribadi atau Badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri, termasuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terdiri dari: pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri.
   c) Orang pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, meliputi: badan internasional, perwakilan negara asing, pejabat perwakilan negara asing dan pejabat badan internasional.

Alamat Dan Nomor Telepon KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Jakarta Khusus

1. Alamat dan Telp KPP Wajib Pajak Besar

2. Alamat dan telp KPP Jakarta Khusus