Ideatax
HomeTeamOur ServicesPublicationsContact Us

Webinar: Update PMK No. 66/2023

Kami dengan senang hati mengundang Anda untuk mengikuti Webinar Gratis khusus yang diselenggarakan oleh Ideatax, yang didedikasikan untuk menyediakan program edukasi bagi para wajib pajak. Topik yang akan dibahas pada minggu ini adalah:

📣 Update PMK 66/2023 tentang Perlakuan PPh atas Imbalan Natura/Kenikmatan dan Pajak Penghasilan dan Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21
 

Tentang Webinar:

  • PMK 66 membawa perubahan perlakuan perpajakan bagi karyawan dan perusahaan dalam hal pemberian natura/kenikmatan.
  • Bagi karyawan, natura mana saja yang akan dipajaki sehingga mempengaruhi take home pay yang diperoleh selama ini?
  • Bagi perusahaan mana saja natura yang dapat menjadi pengurang sehingga perusahaan dapat melakukan tax management dengan baik?
  • Webinar ini akan membahas dan menjawab pertanyaan di atas dan seputar natura di dalam PMK 66

📌 Pelaksanaan
🗓 Selasa, 18 Juli 2023
⏰ 14.00 WIB s.d Selesai
📍 Zoom meeting

🎙 Narasumber
Markus Iwandi, CA, BKP
(Tax Partner at IdeaTax. Held Tax Consultant Certification (C). Domestic & International Taxation, Tax Treaty & Transfer Pricing. M&A)

🔗 Link Registrasi:
https://bit.ly/webinarideatax 

👨‍💼 Peserta
Terbuka Untuk Umum

 

Bergabunglah bersama kami dalam webinar yang penuh wawasan ini, saat kami menjelajahi pembaruan mengenai PMK 66/2023 dan implikasinya terhadap pajak atas natura/manfaat. Dapatkan wawasan berharga dari pembicara terkemuka kami, Markus Iwandi, spesialis dalam pajak domestik dan internasional, perjanjian pajak, transfer pricing, merger dan akuisisi.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang perlakuan pajak penghasilan atas natura/manfaat. Amankan tempat Anda dengan mendaftar melalui tautan yang disediakan.

Kami menantikan partisipasi Anda dalam webinar informatif ini.

Latest articles

DJP Masih Butuh Rp 500 Triliun untuk Penuhi Target Pajak 2026

DJP Masih Butuh Rp 500 Triliun untuk Penuhi Target Pajak 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghadapi tantangan untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026. Dalam dua bulan terakhir tahun ini, otoritas pajak tersebut perlu menghimpun sekitar Rp 500 triliun agar penerimaa...

Read Full Article
Rp 2,01 Triliun Potensi Pajak Terancam akibat Penghapusan Bukti Potong

Rp 2,01 Triliun Potensi Pajak Terancam akibat Penghapusan Bukti Potong

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan 3,72 juta bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 oleh sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi. Tindakan te...

Read Full Article
DJP Imbau WP Cek Ulang SPT Usai Penghapusan Bukti Potong PPh

DJP Imbau WP Cek Ulang SPT Usai Penghapusan Bukti Potong PPh

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan e-mail blast kepada wajib pajak (WP) orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025. Melalui surel ...

Read Full Article
Hapus Bukti Potong di Coretax, Ini Risiko bagi Wajib Pajak

Hapus Bukti Potong di Coretax, Ini Risiko bagi Wajib Pajak

Sistem perpajakan Indonesia menerapkan prinsip self-assessment, yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Prinsip ini juga berlaku dalam pelaporan surat pemberitahuan (...

Read Full Article
Menkeu Minta DJP Percepat Restitusi Pajak UMKM dan Industri Padat Karya

Menkeu Minta DJP Percepat Restitusi Pajak UMKM dan Industri Padat Karya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diminta mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi wajib pajak (WP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya guna menjaga likuiditas dan mendu...

Read Full Article