Ideatax
Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam artikel sebelumnya, Ideatax telah membahas Subjek Pajak Dalam Negeri. Pada artikel ini, akan membahas secara komprehensif mengenai Subjek Pajak Luar Negeri, mulai dari definisi, kriteria penetapan, hingga contoh penerapannya berdasarkan ketentu...

Read Full Article
Subjek Pajak Dalam Negeri: Pengertian, Kriteria, dan Aturan Terbaru

Subjek Pajak Dalam Negeri: Pengertian, Kriteria, dan Aturan Terbaru

Penentuan status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia. Status ini tidak hanya menentukan hak pemajakan bagi otoritas pajak, tetapi juga menentukan kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan serta ...

Read Full Article
Environmental Social and Governance: Konsep Investasi yang Bertanggung Jawab di Indonesia

Environmental Social and Governance: Konsep Investasi yang Bertanggung Jawab di Indonesia

Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Selain curah hujan tinggi, praktik illegal logging dan illegal mining menyebabkan kawa...

Read Full Article
Tax Holiday pada Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Tax Holiday pada Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Kementerian Keuangan melaporkan nilai estimasi dan proyeksi belanja perpajakan atas fasilitas tax holiday pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski peningkatannya tidak signifikan, tren ini menunjukkan minat d...

Read Full Article
Tax Allowance untuk Industri Pionir: Syarat & Proyeksi 2025

Tax Allowance untuk Industri Pionir: Syarat & Proyeksi 2025

Laporan belanja perpajakan 2023 telah dirilis dan memberikan gambaran mengenai total anggaran pemerintah untuk berbagai fasilitas perpajakan, termasuk tax allowance, tax holiday, serta insentif lainnya. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai katalis pe...

Read Full Article

Latest Articles

Please select category

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak: Sebuah perspektif berdasarkan ketentuan terbaru

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak: Sebuah perspektif berdasarkan ketentuan terbaru

Pemeriksaan pajak merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak konsekuensi logis dari penerapan system self-assessment dan merupakan mekanisme check dan balance dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Ra...

Read Full Article
PMK 15 Tahun 2025: Pembaruan Ketentuan Pemeriksaan Pajak

PMK 15 Tahun 2025: Pembaruan Ketentuan Pemeriksaan Pajak

Pada 14 Februari 2025, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK-15) untuk memperbarui PMK Nomor 17/PMK.03/2013 (PMK-17). PMK-15 mengubah peraturan sebelumnya mengenai ketentuan pemeriksaan pajak melalui ...

Read Full Article
Tax Update: Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Tax Update: Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Latar BelakangPada akhir 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena ...

Read Full Article
Tax Update: Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Tax Update: Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Latar BelakangPada akhir 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan serangkaian paket stimulus Fiskal pada tahun 2025. Melalui siaran pers nomor HM.4.6/440/SET.M.EKON.3/12/2024, Mente...

Read Full Article
PMK 119 Tahun 2024: Pembaruan Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

PMK 119 Tahun 2024: Pembaruan Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Pada 27 Desember 2024, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 119 Tahun 2024 (PMK-119) untuk memperbarui PMK Nomor 39/PMK.03/2018 (PMK-39). PMK-119 mengubah peraturan sebelumnya mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak u...

Read Full Article
Mengenal Konsep, Permanent Establishment dan Penentuan Pajak Efektif dalam GloBE

Mengenal Konsep, Permanent Establishment dan Penentuan Pajak Efektif dalam GloBE

Pada artikel sebelumnya kita telah mengulas mengenai ruang lingkup Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan In...

Read Full Article
PMK 136 : Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

PMK 136 : Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

Pada tanggal 31 Desember 2024 yang lalu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merilis Peraturan mengenai Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.Adapun definisi dari Pengenaan Pajak Minimum Global (atau “GloBE”) adalah...

Read Full Article
Mengenal Globe dalam Ketentuan Domestik Indonesia

Mengenal Globe dalam Ketentuan Domestik Indonesia

Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap perekonomian dunia. Saat ini, pengusaha dapat melakukan usaha dimana saja dan kapan saja tanpa ada batasan jelas mengenai sekat ruang dan waktu. Perusahaan yang didirikan di luar negeri dapat saja melakuk...

Read Full Article
E-Faktur Hanya untuk PKP dengan Minimal 10.000 Faktur Pajak per Bulan

E-Faktur Hanya untuk PKP dengan Minimal 10.000 Faktur Pajak per Bulan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengeluarkan kebijakan baru melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 yang mengatur penggunaan aplikasi e-Faktur. Dalam aturan ini, e-Faktur hanya diwajibkan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP...

Read Full Article