Relaksasi Penyampaian SPT Tahunan PPh OP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 25 Maret 2026, jumlah Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan mencapai 9.072.935. Pelaporan tersebut terdiri dari:7.993.396 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan891.594 SPT Wajib Pajak Orang Pr...
Read Full Article
ICAP: Solusi Kepastian Pajak Global dan Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya kenaikan permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA) selama periode 2021 hingga 2024. Pada 2021, jumlah kasus MAP dan APA mencapai 43 kasus. Angka tersebut sempa...
Read Full Article
Resolusi Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Luar Pengadilan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah sengketa perpajakan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, jumlah sengketa yang diajukan baik oleh wajib pajak maupun DJP mencapai 187.435 kasus. Jumlah tersebut meningkat menja...
Read Full Article
Mencermati Perbedaan Metode Pemotongan PPh Pasal 21
Menjelang Hari Raya Idul Fitri dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), masyarakat ramai membahas perbedaan metode pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perbincangan ini muncul karena adanya anggapan ketimpangan sosial. Anggapan tersebut muncu...
Read Full Article
Dampak Perang Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia
Kawasan Timur Tengah kembali memanas. Aksi saling serang meluas dan berdampak pada jalur perdagangan global, khususnya yang melewati Selat Hormuz. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi negara yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga negara la...
Read Full ArticleLatest Articles
Please select category
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10 Tahun 2025
Bulan Mei mungkin menjadi bulan paling produktif selama semester pertama tahun 2025 bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menerbitkan peraturan. Setidaknya terdapat enam ketentuan yang telah diterbitkan oleh DJP dalam bentuk Peraturan Direktur Jendera...
Read Full Article
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025
Mei 2025, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-8/PJ/2025 tentang tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ketentuan ini mer...
Read Full Article
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025
Pemerintah Kembali menerbitkan peraturan teknis perpajakan pada bulan Mei 2025. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025, Pemerintah memberikan pengaturan teknis mengenai petunjuk pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak,...
Read Full Article
Strategi Pajak Untuk Industri Kelapa Sawit
Memilih Strategi Pajak Yang Tepat Untuk Menghadapi Risiko Yang Timbul Akibat Kondisi Ekonomi Luar Negeri Yang Tidak Menentu Terhadap Industri Kelapa Sawit Di Indonesia Gambaran Umum Industri Kelapa SawitIndustri kelapa sawit di Indonesia merupak...
Read Full Article
Perdirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025
Mei 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Ad...
Read Full Article
Memahami Peran Kuasa Hukum Perpajakan
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, menyebutkan bahwa pada tahun 2024, jumlah konsultan pajak yang terdaftar pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan berjumlah sebesar 7.390 konsultan. Apabila dibandingkan...
Read Full Article
Bimo Wijayanto Diusulkan Jadi Dirjen Pajak Baru ?
Bos Baru Direktorat Jenderal Pajak?Ramai pemberitaan media bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan mempunyai Bos Baru. Namun demikian, calon Direktur Jenderal Pajak tersebut bukan merupakan orang baru di Otoritas Perpajakan Indonesia. Sosok yang akan me...
Read Full Article
Pajak Atas Pengalihan Tanah dan Bangunan
Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah dan bangunan merupakan aspek penting dalam kegiatan social ekonomi Masyarakat Indonesia. Kepemilikan atas tanah dan bangunan menjadi penanda kemapanan social ekonomi. Bahkan pengaturan mengenai kepemilikan tanah dan...
Read Full Article
Pajak Warisan di Indonesia
Beberapa tahun sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan pada tahun 2021, ramai terdengar bahwa pemerintah akan memasukkan klausul pajak atas warisan dalam rancangan Undang-Undang yang baru. Bahkan, Direktur Jenderal Pa...
Read Full Article