Environmental Social and Governance: Konsep Investasi yang Bertanggung Jawab di Indonesia
Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Selain curah hujan tinggi, praktik illegal logging dan illegal mining menyebabkan kawa...
Read Full Article
Tax Holiday pada Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
Kementerian Keuangan melaporkan nilai estimasi dan proyeksi belanja perpajakan atas fasilitas tax holiday pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski peningkatannya tidak signifikan, tren ini menunjukkan minat d...
Read Full Article
Tax Allowance untuk Industri Pionir: Syarat & Proyeksi 2025
Laporan belanja perpajakan 2023 telah dirilis dan memberikan gambaran mengenai total anggaran pemerintah untuk berbagai fasilitas perpajakan, termasuk tax allowance, tax holiday, serta insentif lainnya. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai katalis pe...
Read Full Article
Realisasi Penerimaan Pajak Kuartal III 2025
Pemerintah merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam APBN Kita periode November 2025. Laporan ini menunjukkan perkembangan indikator makro ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pergerakan harga komoditas...
Read Full Article
Perubahan OECD Tax Treaty Model 2025 Terbaru
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menerbitkan pembaruan terbaru terhadap OECD Model Tax Convention on Income and Capital yang mencakup panduan rinci mengenai hak pemajakan atas pekerjaan jarak jauh lintas negara serta kete...
Read Full ArticleLatest Articles
Please select category
Mengenal Piagam Wajib Pajak
Mengenal Piagam Wajib Pajak Untuk pertama kalinya, Direktur Jenderal Pajak mencanangkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter) pada 22 Juli 2025. Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak bersama dengan Wajib P...
Read Full Article
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Perdagangan Elektronik
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Perdagangan Elektronik Google, Temasek, Bain & Company (2025) dalam laporannya yang bertajuk e-Conomy SEA 2024 melaporkan bahwa ukuran digital ekonomi di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di asia...
Read Full Article
Mengenal Pajak Daerah (Bagian 2)
Mengenal Pajak Daerah (Bagian 2) Polemik terkait pajak daerah terus bergulir. Kali ini datang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pajak atas olahraga padel merupakan pajak hiburan yang ke...
Read Full Article
PMK 37 Tahun 2025
Tax Brief: PMK 37 Tahun 2025, Pemungutan PPh Melalui Marketplace Baru saja, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyet...
Read Full Article
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025
Tax Brief: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 Seiring dengan perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk memberikan pengaturan lebih lanjut pada transaksi elektronik. Pengaturan tersebut termasuk namun...
Read Full Article
Mengenal Jenis dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Mengenal Jenis dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Belakangan ini publik diramaikan oleh pemberitaan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang akan memberlakukan pajak daerah sebesar 10% bagi pelaku usaha Mikro Kecil Dan Menengah ...
Read Full Article
Mengenal Wider Revenue Activity
Wider Revenue Activity (untuk selanjutnya disebut WRA) merupakan pendekatan strategis dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi potensi penerimaan pajak dari sumber-sumber yang belum tergarap se...
Read Full Article
Mengingat kembali ketentuan PPN PMSE
Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) atas perdagangan elektronik. Sedianya, ketentuan ini akan menunjuk penyedia market place sebagai pemungut PPh Pasal 22. Harapannya, terjadi peningkatan kepatu...
Read Full Article
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-4/Pj/2025
Bagi wajib pajak yang bergerak dibidang sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya selain pedesaan dan...
Read Full Article