Pajak Tidak Lazim dalam Sejarah Dunia dan Dampaknya
Sepanjang sejarah, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial, moral, hingga politik. Dalam berbagai periode, pajak tidak lazim kerap muncul sebagai respons at...
Read Full Article
Perubahan Tata Cara Penerapan Tax Treaty PMK 112/2025
Mengakhiri tahun fiskal 2025, pemerintah kembali menerbitkan sejumlah kebijakan strategis di bidang perpajakan. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pa...
Read Full Article
Subjek Pajak Luar Negeri
Dalam artikel sebelumnya, Ideatax telah membahas Subjek Pajak Dalam Negeri. Pada artikel ini, akan membahas secara komprehensif mengenai Subjek Pajak Luar Negeri, mulai dari definisi, kriteria penetapan, hingga contoh penerapannya berdasarkan ketentu...
Read Full Article
Subjek Pajak Dalam Negeri: Pengertian, Kriteria, dan Aturan Terbaru
Penentuan status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia. Status ini tidak hanya menentukan hak pemajakan bagi otoritas pajak, tetapi juga menentukan kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan serta ...
Read Full Article
Environmental Social and Governance: Konsep Investasi yang Bertanggung Jawab di Indonesia
Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Selain curah hujan tinggi, praktik illegal logging dan illegal mining menyebabkan kawa...
Read Full ArticleLatest Articles
Please select category
Payment ID dan Implikasi Perpajakannya
Payment ID dan Implikasi Perpajakannya Bertepatan dengan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 80, Bank Indonesia (BI) sedianya akan meluncurkan Payment ID. Namun demikian, berdasarkan keterangan lebih lanjut, BI menyatakan bahwa p...
Read Full Article
Merdeka dalam Perspektif Perpajakan
Merdeka dalam Perspektif Perpajakan Sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia ke 80, Presiden Republik Indonesia membacakan Nota Keuangan APBN 2026. Di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR),...
Read Full Article
Apa Itu Pajak di Indonesia?
Apa Itu Pajak di Indonesia?Pajak di Indonesia adalah kontribusi wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, pajak menjadi instrumen...
Read Full Article
Kapita Selekta: PPN Atas Transaksi Batubara
Kapita Selekta: PPN Atas Transaksi Batubara Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa DJP tengah mencermati lonjakan restitusi dari sektor pertambangan pada kuartal kedua tahun 2025. Menurut Bimo, lonjakan restitusi sektor pert...
Read Full Article
Mengenal Piagam Wajib Pajak
Mengenal Piagam Wajib Pajak Untuk pertama kalinya, Direktur Jenderal Pajak mencanangkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter) pada 22 Juli 2025. Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak bersama dengan Wajib P...
Read Full Article
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Perdagangan Elektronik
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Perdagangan Elektronik Google, Temasek, Bain & Company (2025) dalam laporannya yang bertajuk e-Conomy SEA 2024 melaporkan bahwa ukuran digital ekonomi di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di asia...
Read Full Article
Mengenal Pajak Daerah (Bagian 2)
Mengenal Pajak Daerah (Bagian 2) Polemik terkait pajak daerah terus bergulir. Kali ini datang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pajak atas olahraga padel merupakan pajak hiburan yang ke...
Read Full Article
PMK 37 Tahun 2025
Tax Brief: PMK 37 Tahun 2025, Pemungutan PPh Melalui Marketplace Baru saja, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyet...
Read Full Article
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025
Tax Brief: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 Seiring dengan perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk memberikan pengaturan lebih lanjut pada transaksi elektronik. Pengaturan tersebut termasuk namun...
Read Full Article