Ideatax
Aspek Pajak atas Obligasi Berdenominasi Yuan (Dim Sum Bond) di Indonesia

Aspek Pajak atas Obligasi Berdenominasi Yuan (Dim Sum Bond) di Indonesia

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan obligasi berdenominasi Yuan atau Dim Sum Bond, pada Oktober 2025. Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya diversifikasi pembiayaan negara. Namun, bagaimana aspek pajak obligasi berdenominasi Yuan te...

Read Full Article
PPN Ditanggung Pemerintah atas Penerbangan Dalam Negeri (PMK 71 Tahun 2025)

PPN Ditanggung Pemerintah atas Penerbangan Dalam Negeri (PMK 71 Tahun 2025)

Menjelang akhir tahun, mobilitas masyarakat Indonesia meningkat, terutama untuk perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru. Guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Ta...

Read Full Article
Laporan Keuangan Untuk Tujuan Perpajakan

Laporan Keuangan Untuk Tujuan Perpajakan

Undang – undang perpajakan mengatur bahwa laporan keuangan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan (SPT), khususnya SPT Tahunan PPh Badan. Tanpa laporan keuangan yang baik, maka SPT Tahunan dapat dianggap tidak lengkap dan ...

Read Full Article
Penentuan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada  KPP Wajib Pajak Besar dan Khusus

Penentuan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada KPP Wajib Pajak Besar dan Khusus

Sebagaimana diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengadministrasikan wajib Pajak di Indonesia ke dalam lima kategori Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yakni KPP Pratama, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Jakarta Khusus. KPP Pratama umumnya me...

Read Full Article
PPh Pasal 26: Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri

PPh Pasal 26: Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri

PPh Pasal 26: Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri Kita telah membahas mengenai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25 dalam artikel sebelumnya. Dalam artikel kali ini, kita akan membahas mengenai PPh Pasal 26 mula...

Read Full Article

Latest Articles

Please select category

Pemungutan PPh Pasal 22 atas Perdagangan Elektronik

Pemungutan PPh Pasal 22 atas Perdagangan Elektronik

Pemungutan PPh Pasal 22 atas Perdagangan Elektronik Google, Temasek, Bain & Company (2025) dalam laporannya yang bertajuk e-Conomy SEA 2024 melaporkan bahwa  ukuran digital ekonomi di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di asia...

Read Full Article
Mengenal Pajak Daerah (Bagian 2)

Mengenal Pajak Daerah (Bagian 2)

Mengenal Pajak Daerah (Bagian 2) Polemik terkait pajak daerah terus bergulir. Kali ini datang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pajak atas olahraga padel merupakan pajak hiburan yang ke...

Read Full Article
PMK 37 Tahun 2025

PMK 37 Tahun 2025

Tax Brief: PMK 37 Tahun 2025, Pemungutan PPh Melalui Marketplace Baru saja, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyet...

Read Full Article
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025

Tax Brief: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 Seiring dengan perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk memberikan pengaturan lebih lanjut pada transaksi elektronik. Pengaturan tersebut termasuk namun...

Read Full Article
Mengenal Jenis dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Mengenal Jenis dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Mengenal Jenis dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Belakangan ini publik diramaikan oleh pemberitaan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang akan memberlakukan pajak daerah sebesar 10% bagi pelaku usaha Mikro Kecil Dan Menengah ...

Read Full Article
Mengenal Wider Revenue Activity

Mengenal Wider Revenue Activity

Wider Revenue Activity (untuk selanjutnya disebut WRA) merupakan pendekatan strategis dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi potensi penerimaan pajak dari sumber-sumber yang belum tergarap se...

Read Full Article
Mengingat kembali ketentuan PPN PMSE

Mengingat kembali ketentuan PPN PMSE

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) atas perdagangan elektronik. Sedianya, ketentuan ini akan menunjuk penyedia market place sebagai pemungut PPh Pasal 22. Harapannya, terjadi peningkatan kepatu...

Read Full Article
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-4/Pj/2025

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-4/Pj/2025

Bagi wajib pajak yang bergerak dibidang sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya selain pedesaan dan...

Read Full Article
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025

Tax Brief: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 Direktorat Jenderal Pajak kembali menerbitkan ketentuan terbaru pada Mei 2025. Kali ini, DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 tentang Pelaksanaan P...

Read Full Article