Menambang Pajak Kripto: Sebuah Perspektif

Menambang Pajak Kripto: Sebuah Perspektif

PPN - 06 Mar, 2023 10:03 WIB

Jakarta, Ideatax -- Dalam suatu kesempatan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menyampaikan bahwa sampai dengan Agustus 2022 sudah terdapat 16,1 juta investor crypto currency di Indonesia. Atau apabila di rata – rata, maka selama periode Januari s.d. Agustus 2022, terjadi peningkatan jumlah investor aset kripto sebesar 725 ribu per bulan (Tempo, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk  berinvestasi pada bentuk asset baru tersebut sangat tinggi. Bahkan, kepala BAPPEBTI menyebut bahwa total nilai transaksi kripto dari Januari sampai dengan September 2022 mencapai Rp 260 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021, jumlah transaksi kripto mencapai Rp 859 trilliun (Liputan 6, 2022).

Namun demikian, kurangnya kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan asset kripto, belum adanya perlindungan kepada pelanggan asset kripto dan kemungkinan penggunaan asset kripto untuk tujuan illegal merupakan suatu tantangan tersendiri. Oleh karena itu, melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 tahun 2020, Pemerintah mengatur mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Melalui peraturan tersebut, Pemerintah mengatur bahwa pedagang asset kripto wajib  menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada BAPPEBTI dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (read only). Selain itu, pedagang kripto juga wajib Mencantumkan referensi nilai kapitalisasi perdagangan Aset Kripto yang dipergunakan.

Di sisi lain, Pemerintah juga mengatur aspek perpajakan dari perdagangan asset kripto. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas kegiatan perdagangan dan kepemilikan asset kripto. Selain itu, pengaturan ini juga penting dalam upaya memberikan equal treatment terhadap pelaku usaha lainnya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, Pemerintah mengatur bahwa atas penyerahan BKP tidak berwujud berupa asset kripto, JKP berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan asset kripto dan JKP berupa jasa verifikasi transaksi asset kripto terhutang PPN.

Penyerahan BKP asset kripto dikenakan PPN dengan besaran tertentu sebesar 1% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi kripto dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui System Elektronik (PPMSE) merupakan pedagang fisik asset kripto dan sebesar 2% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi kripto dalam hal PPMSE bukan merupakan pedagang fisik asset kripto. Sedangkan untuk penyerahan JKP atas jasa penyediaan sarana elektronik asset kripto dikenakan PPN dengan tarif 11% dikalikan dengan komisi atau imbalan atas penyelenggaraan sarana elektronik transaksi kripto.

Dari sisi pajak penghasilan, PMK 68 Tahun 2022 mengatur bahwa atas transaksi penjualan asset kripto dikenakan PPh Pasal 22 yang bersifat final. Besarnya PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan kripto tersebut adalah sebesar 0,1% dari nilai transaksi asset kripto apabila PPMSE merupakan pedagang asset kripto dan sebesar 0,2% dari nilai transaksi dalam hal PPMSE bukan merupakan pedagang fisik asset kripto.

Beberapa negara pun telah mengenakan pajak atas transaksi kripto. Jepang misalnya, mengenakan pajak kripto sebesar 55% atas kepemilikan aset kripto di atas 200 ribu yen atau setara dengan 23 juta rupiah (tokentax, 2022). Di lain pihak, Phillipina mengenakan pajak kripto sebesar 45% atas transaksi perdagangan kripto dengan nilai di atas USD 4.500 atau senilai 68 juta rupiah (voi, 2023).

Namun demikian, terdapat beberapa negara pula yang tidak mengenakan pajak atas transaksi aset kripto. Sebagai contohnya adalah Thailand. Thailand membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai atas transfer kripto dan aset digital lainnya sampai dengan akhir 2023 (Bangkok Post, 2022).

Berdasarkan uraian di atas agaknya kita dapat memahami bahwa posisi Indonesia terhadap penambangan pajak kripto cukup moderat. Artinya, pemerintah tidak mengenakan tarif pajak yang tinggi namun juga tidak membebaskan pengenaan atas transaksi aset kripto. Tarif efektif yang dikenakan pemerintah atas transaksi pajak kripto berkisar antara 0,22% sampai dengan 0,44%.

Namun demikian, perlu diingat bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah transaksi kripto dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah transaksi kripto pada dasarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, pemerintah dapat memberikan insetif pajak transaksi kripto dengan cara memberikan pembebasan pajak kripto sampai dengan nilai transaksi tertentu. Hal ini penting untuk menarik investor pemula dalam berinvestasi di aset kripto aset digital lainnya.

 

Peraturan Terkait

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022;
  • Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 tahun 2020.

 

Referensi

Bangkok Post (2022). Crypto transfers granted tax exemption. https://www.bangkokpost.com/business/2315898/crypto-transfers-granted-tax-exemption

Liputan 6 (2023). Transaksi Kripto di Indonesia Sentuh Rp 260 Triliun hingga September 2022. https://www.liputan6.com/crypto/read/5114717/transaksi-kripto-di-indonesia-sentuh-rp-260-triliun-hingga-september-2022

Tempo. (2023). Bappebti : Jumlah Pemilik Aset Kripto di Indonesia Naik tapi Transaksinya Merosot. https://bisnis.tempo.co/read/1675666/bappebti-jumlah-pemilik-aset-kripto-di-indonesia-naik-tapi-transaksinya-merosot

Tokentax. (2023). The Essential Guide to Crypto Tax in Japan. https://tokentax.co/blog/crypto-taxes-in-japan

VOI. (2023). These Are The Five Countries With The Worst Crypto Taxes In The World, Indonesia Is Not Included. https://voi.id/en/technology/208281

Consultation Meeting

Hello, is there anything we can help?