E-Keberatan: Cara Mudah Mengajukan Keberatan Pajak

Ideatax, Jakarta -- Periode pelaporan SPT Tahunan PPh baru saja berlalu, baik SPT PPh Badan maupun SPT PPh  orang pribadi. Secara prosedural, setelah disampaikan masa SPT tahunan, akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak terhadap wajib pajak berisiko tinggi.

Secara definisi, pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya, jika terjadi perselisihan dalam proses pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui  Kantor Pajak Terdaftarnya. Tidak ada definisi yang jelas mengenai Keberatan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor  194 Tahun  2007   tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan umum dan aturan pelaksanaannya, kita dapat memahami bahwa keberatan pajak adalah serangkaian upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk memperoleh  keadilan pajak jika tidak puas dengan pemberitahuan surat ketetapan pajak atau proses pemotongan/pemungutan pajak.

Pada dasarnya, penyampaian SPT tahunan melalui portal elektronik sudah dikenal sejak tahun 2013. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2013. Dalam halini diatur bahwa penyampaian Surat Keberatan secara  elektronik yang selanjutnya disebut e-Filing adalah cara penyampaian Surat Keberatan yang dilakukan secara  online secara real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan Aplikasi (ASP).

 Meski pengajuan surat keberatan secara online sudah dikenal sejak tahun 2013, ketentuan ini baru bisa direalisasikan pada tahun 2020. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik, Pemerintah mengatur bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Keberatan secara elektronik (e-filing).

Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga mengatur bahwa penyampaian Surat Keberatan (e-filing) secara elektronik dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar WMI.

Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa e-objection merupakan terobosan yang dapat memudahkan wajib pajak untuk mencari keadilan. Apalagi permohonan keberatan wajib pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kondisi ini  terlihat dalam laporan tahunan DJP yang menyebutkan bahwa pada tahun 2021, jumlah permohonan  keberatan, koreksi, pengurangan dan pembatalan pajak sebanyak 212.434 permohonan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020, di mana pada tahun 2020 penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan koreksi berjumlah 187.227 permohonan.

 Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan secara e-objection:

1.  Wajib Pajak dapat menyampaikan surat keberatan secara elektronik melalui laman web www.djponline.go.id;
2. Sebelum mengajukan surat keberatan secara online, Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Pengajuan Elektronik (EFIN) dan sertifikat elektronik aktif. Selain itu, wajib pajak juga harus mendaftarkan akun Djponline.
3. Jika wajib pajak tidak memiliki EFIN, wajib pajak dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN di KPP terdaftar.
4. Apabila wajib pajak tidak memiliki surat keterangan elektronik atau memiliki surat keterangan elektronik namun telah habis masa berlakunya, wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan elektronik kepada KPP yang terdaftar.
5. Setelah wajib pajak memiliki EFIN, Sertifikat Digital dan djp Rekening online, wajib pajak dapat mengakses www.djponline.go.id
6. Selanjutnya, Wajib Pajak memilih menu e-keberatan pada laman djp online dan mengisi surat keberatan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam permohonan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Ada dua pilihan pengisian alasan keberatan di DJP onlie: mengisi kolom yang disediakan atau mengunggah dokumen alasan keberatan.
8. Dalam hal wajib pajak memilih untuk mengisi dokumen yang tersedia, wajib pajak dapat mengisi alasan keberatan maksimal 4.000 karakter.
9. Jika wajib pajak memilih untuk mengunggah dokumen, maka dokumen tersebut harus dalam bentuk file pdf, hasil scan tidak dan ukuran maksimal 5 MB.
10. Wajib pajak menandatangani surat keberatan dengan memasukkan frasa sandi dan mengunggah sertifikat elektronik.
11. Dalam hal wajib pajak telah mengajukan surat keberatan secara online, wajib pajak akan menerima bukti penyerahan elektronik yang dikirim melalui email.

Ini adalah penjelasan tentang e-objection. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi ideatax.

 

Kondisi terkait:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-14/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik.