Aspek Perpajakan Joint Operation/Joint Venture

Aspek Perpajakan Joint Operation/Joint Venture

KUP

15 Jun, 2023 09:06 WIB

Jakarta, Ideatax -- Saat ini , istilah Operasi Bersama sudah tidak asing lagi bagi kita. Investopedia (2023), mendefinisikan Operasi Bersama sebagai pengaturan bisnis di mana dua pihak atau lebih setuju untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Di sisi lain, Cornell Law School (2023) mendefinisikan Joint Venture sebagai kombinasi dari dua atau lebih pihak yang mencari pengembangan satu perusahaan atau proyek untuk mendapatkan keuntungan, berbagi risiko yang terkait dengan pengembangannya.

 

Ada beberapa tujuan didirikannya  Joint Operation atau Joint Venture, antara lain untuk menambah sumber daya, mengurangi biaya, menggabungkan keahlian para ahli dan memasuki pasar luar negeri (Investopedia, 2023). Sementara dari sisi manajemen, terdapat empat jenis model joint venture management, yaitu transplant model, dominant parent, independent role dan shared management (Hukumonline, 2022).

 

Dalam perpajakan Indonesia, pengaturan Joint Operation telah dikenal sejak tahun 1989. Melalui Surat Pajak Direktur Jenderal Nomor S-323/PJ.42/1989 Pemerintah mendefinisikan Operasi Bersama sebagai perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek selesai.

 

Selanjutnya, melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pemerintah memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan kewajiban wajib pajak, termasuk namun tidak terbatas pada Kerja Sama Operasi atau Usaha Bersama.

 

Kewajiban Mendaftar Operasi Bersama

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 mengkategorikan Joint Operation sebagai bagian dari Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, Joint Operation harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Operasi Bersama harus mendaftar  ke kantor pajak tempat  Operasi Bersama didirikan dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian Operasi Bersama atau Usaha Bersama, fotokopi NPWP masing-masing  anggota Operasi Bersama, dokumen yang menunjukkan identitas  Operasi  Bersama manajemen dan salah satu administrator dari masing-masing perusahaan anggota Operasi Gabungan.

Lebih lanjut, PER-04/PJ/2020 juga mengatur bahwa Joint Operation memiliki tiga kewajiban perpajakan: memenuhi kewajiban pajak penghasilan badan atas nama Joint Operation, memotong atau memungut pajak penghasilan, memungut pajak pertambahan nilai.  

 

Kewajiban Pajak Penghasilan Operasi Bersama

Meskipun Joint  Operation dikategorikan sebagai Wajib Pajak Badan, namun terdapat perbedaan antara Joint Operation dengan Wajib Pajak Badan lainnya. Secara umum, Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh badan dan menyetor PPh badan setiap tahun. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk Operasi Bersama.

Karena Operasi  Bersama dibentuk oleh dua atau lebih Wajib Pajak Badan untuk melakukan misi tertentu, kewajiban perpajakan  Operasi Bersama  dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan dalam Operasi Bersama. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam surat DJP nomor S-323/PJ.42/1989 yang mengatur bahwa bentuk  penggabungan Usaha Bersama tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh masing-masing badan hukum sesuai dengan proporsinya.

Ketentuan  ini  diperkuat dengan  Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-251/PJ.313/1998 yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Kerja Sama Operasi sebenarnya adalah penghasilan anggota yang jumlahnya masing-masing ditentukan sesuai dengan kesepakatan pembentukan Operasi Bersama. Oleh karena itu, pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan Operasi Bersama sebenarnya adalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan anggota Operasi Bersama.

Misalnya, ABC Ltd dan DEF Ltd sepakat untuk membentuk operasi bersama bernama XYZ Ltd dengan proporsi kepemilikan masing-masing 40% dan 60%. Pada akhir tahun, Jo XYZ meraup keuntungan sebesar Rp 100 juta. Jadi, laba itu dikaitkan 40 juta untuk ABC Ltd dan 60 juta untuk DEF. Selanjutnya, ABC Ltd dan DEF Ltd harus melaporkan keuntungan dari JO tersebut dalam laporan tahunan mereka.

 

Kewajiban Pemotongan Operasi  Bersama

Sebagai salah satu bentuk Wajib Pajak Badan, joint operation memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari pihak lain. Kewajiban pemotongan dan pemungutan tersebut antara lain meliputi: kewajiban mendaftar, kewajiban menghitung pajak yang dipotong, kewajiban menyetor/membayar pajak yang dipotong dan kewajiban melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak.

Selain itu,jenis pajak yang harus dipotong/dipungut oleh operasi gabungan meliputi: pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 4 (2) dan pajak pertambahan nilai.

 

Kewajiban Operasi Bersama PPN

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Operasi Bersama memiliki kewajiban untuk memungut PPN. Untuk memungut PPN, Joint Operation harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak  (PKP) ke kantor pajak. Joint Operation memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak apabila peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar rupiah.

Setelah mendaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP), Kerja Sama juga memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak, menghitung PPN yang masih harus dibayar, membayar PPN terutang paling lambat akhir bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajak.

 

Kewajiban Pembukuan Operasi Bersama

Sebagai entitas yang terpisah dari induk perusahaannya, Kerja Sama Operasi memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ketentuan  ini dikukuhkan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-323/PJ.42/1989 yang menyatakan bahwa dalam menentukan dan menghitung besarnya PPh yang terutang, joint operation mempunyai kewajiban membuat pembukuan tersendiri dari masing-masing badan yang bergabung dalam joint operation tersebut.

 

Ketentuan Terkait

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
  • Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 mengkategorikan Joint Operation sebagai bagian dari Wajib Pajak Badan
  • Surat Pajak Direktur Jenderal Nomor S-323/PJ.42/1989
  • Surat Pajak Direktur Jenderal Nomor S-323/PJ.42/1989

Referensi

Sekolah HukumCorn ell. (2023, 31 Mei). Patungan. Diperoleh dari Cornall Law School: https://www.law.cornell.edu/wex/joint_venture

Hukumonline. (2022, 1 Februari). Usaha Patungan: Pengertian, Karakteristik, dan Dasar Hukum. Diperoleh dari Legal Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/joint-venture-lt61f7e67ef2763/?page=1

Investopedia. (2023, 28 Maret). Joint Venture (JV): Apa itu dan mengapa perusahaan membentuknya? Diambil dari Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/j/jointventure.asp